Kepala Daerah haruslah bersikap realistis dalam menanggapi kritikan di di media sosial baik media cetak, media elektronik maupun media onlune demi kemajuan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (27/8/2019).
By. Hosta Reno Sastra
DI ERA demokrasi saat ini, semua elemen masyarakat berdasarkan Undang-undang diperbolehkan mengeluarkan pendapat di muka umum.
Maka daripada itu, setiap Pemimpin daerah manapun harus menerima kritikan demi kemajuan daerah.
Janganlah membungkam masyarakat yang mengkritisi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muratara apalagi kritikan tersebut dianggap sebuah hujatan, akan tetapi haruslah disikapi dengan bijaksana.
Tentu kritikan tersebut merupakn sikap peduli masyarakat untuk kemajuan daerahnya sendiri. Jadi, dari kritikan tersebut Pemda Muratara terus berbenah dan mengevaluasi kinerjanya selama ini. Dan kritikan itu hal yang biasa terjadi di era demokrasi saat ini.
Alhasil, setiap kritikan semestinya tidak perlu ditanggapi dengan emosi atau baper sehingga setiap kritikan dapat diasumsikan sebuah hujatan atau bahkan cacian.
Saya berpandangan bahwa jika kita melihat situasi dan kondisi saat ini di Kabupaten Muratara, wajar jika masyarakat ingin merasakan segala bentuk perjuangannya sehingga Kabupaten Muratara menjadi Daerah Otonom Baru (DOB).
Untuk itu, selagi masyarakat terus mengkritisi segala bentuk kebijakan dan hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Muratara selama ini, maka masyarakat akan terus menilai apakah pada pesta demokrasi 2020 nanti akan memilih orang yang sama atau sebaliknya menggantinya.
