Hendra Gunawan : Pencegahan Karhutla, Prioritas 2018

oleh -1.431 Dibaca

Musi Rawas, JS – Bupati Musi Rawas, H Hendra Gunawan, Selasa, 06/02/2018 menegaskan Pemerintah Kabupaten bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan Masyarakat Musi Rawas secara Intensif dan Semangat AK5 (Ayo Kerja Kerja Kerja Kerja dan Kerja) akan memperioritaskan gerakan pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada tahun 2018 ini.

Komitmen ini disampaikan setelah Bupati menghadiri dan mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tahun 2018 yang dilaksanakan di Istana Negara yang dibuka oleh Presiden RI, Ir Joko Widodo, Wakil Presiden, Menteri Kabinet, TNI, POLRI, 13 Gubernur dan 70 Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kehuatanan Propinsi di Wilayah Rawan Karhutla. Turut juga di Undang di Istana Negara, Dandim 006 Mura, Letkol Kav Dodi Syamsurizal dan Kapolres Mura, AKBP Bayu Dewantoro.

Bupati Musi Rawas, H Hendra Gunawan mengatakan, Pencegahan Karhutla ini sangat penting, selain sebagai bentuk peyelamatan terhadap keberlangsungan Hutan, Lingkungan Hidup dan dampak asap bagi kesehatan, juga untuk menyambut dan mendukung pelaksanaan Asian Games 2018, yang dilaksanakan dari tanggal 18/08/2018 sampai 02/09/2018 yang di fokuskan di Palembang dan DKI Jakarta.

“Khusus di Kabupaten Musi Rawas pihaknya terus melakukan koordinasi dengan seluruh pihak, baik TNI (Dandim 0406 Mura), Polri (Kapolres Musi Rawas), Kecamatan bahkan Perangkat Desa untuk terus memantau titik api (hotspot) dan terus mensosialisasikan bahaya Karhutla baik bagi ekosistem, lingkungan maupun kesehatan,”katanya.

Selain itu, pihaknya juga terus mendorong perangkat desa dan masyarakat agar tidak membakar hutan dan lahan serta memanfaatkan lahan kosong agar dihijaukan dengan cara ditanam dengan tanaman yang produktif dan bermanfaat untuk masyarakat saat ini dan generasi yang akan datang.

“Tidak hanya melakukan sosialisasi pemanfaatan lahan tidur dan program menanam pohon, namun kami telah mengefektifkan tim penanganan Karhutla dibawah komando Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran untuk siap siaga jika terjadi bencana kebakaran di wilayah Kabupaten Musi Rawas dan sekitarnya,”ujarnya.

Pada kesempatan Rakornas Karhutla 2018, Presiden RI Ir Joko Widodo dalam arahanya memberikan penghargaan dan apresiasi terhadap lompatan kemajuan didalam penanganan Karhutla dari tahun 2015-2017, dimana berdasarkan deteksi satelit NOAA 19 terjadi penurunan hotspot untuk seluruh Indonesia. Pada Tahun 2015 terdapat 21.929 hotspot, namun pada 2016 menurun menjadi 3.915 hotspot, dan pada 2017 hanya 2.567 hotspot terdeteksi. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa upaya penanganan dan pencegahan ini harus terus diintensifkan.

Sementara untuk luasan karhutla seluruh Indonesia, pada 2015 lahan yang terbakar seluas 2.611.411 hektare. Pada tahun 2016 angka itu turun menjadi 438.363 hektare dan 165.484 hektare pada 2017.

“Pemerintah telah menyiapkan grand design 2017-2019 pencegahan dan pengendalian karhutla dengan menggunakan metode pendekatan Tapak dan non-Tapak. Melalui pendekatan Tapak, pemerintah akan memastikan lahan gambut yang menjadi areal kerja Badan Restorasi Gambut (BRG) seluas 2,4 juta hektare tidak terbakar,”kata Presiden RI.

lanjut, Presiden mengatakan pemerintah juga akan memastikan 731 desa rawan karhutla yang diidentifikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak terbakar. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung upaya itu adalah melakukan patroli terpadu pencegahan karhutla, kampanye, patroli dan pemadaman via udara, groundcheck hotspot, serta pembentukan brigdalkarhutla dan meminta kepada seluruh satuan tugas di seluruh daerah di Indonesia untuk terus intens dan bekerja keras didalam mengendalikan titik hotspot dalam upaya pencegahan Karhutla.

“Saya tidak mau berkompromi jika terjadi kebakaran hutan dan lahan yang tidak tertangani di tahun 2018 ini. Khusus perangkat kepolisian dan TNI, jika persoalan karhutla ini tidak tertangani dengan baik maka sanksi tegas akan menanti bagi mereka seperti akan dicopot dari Jabatanya baik itu Pangdam, Kapolda, Dandrem, Dandim dan Kapolres daerah tersebut,”tutupnya. *Rls/AR