#Masyarakat Pauh Ancam Demo Lebih Besar lagi
Muratara, JS – Upaya yang sudah maksimal untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dikalangan masyatakat, entah apa yang dilakukan pihak perusahaan sebab diduga mengecilkan pihak Pemerintah dalam menyelesaikan konflik lahan dengan masyarakat desa Pauh, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).
Pemerintah yang sempat hadir untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut yakni Kabag Tapem, Firdaus Haris, Kaban Kesbangpol, Hj. Herawati, Sekban kesbangpol, Samsudin dan tokoh masyarakat Rawas Ilir Sopian manai. Sedangkan aksi pemortalan jalan itu pimpinan aksi Aan Rihardi dan Kordinator Lapangan (Korlap) Sudarsono.
Dugaan bermula, masyarakat desa pauh sekitar 30 orang melakukan aksi damai pemortalan jalan perusahaan sehingga pihak pemerintah baik Tata Pemrintahan (Tapem) dan Kesbangpol Muratara turun langsung untuk menyeleikan permasalahan yang ada supaya tidak meluas dan berkembang. Sedangkan Wali meneger PT. BSL datang bersama diduga 4 orang anggota Brimob untuk membuka portal jalan tanpa ada musyawarah sehingga hampir terjadi bentrok. Bahkan pihak pemerintah yang hadir terkesan diabaikan.
Kabag Tapem, Firdaus Haris mengatakan, pemerintah daerah kabupaten Muratara yakni kabag Tapem dan kesbangpol sudah mengetahui dan langsung turun kelapangan namun di abaikan oleh pihak PT BSL oleh manager wali yg ada di lapangan.
“Kita sangat serius dan akan menindak lanjuti kejadian ini bahkan akan melaporkan kepada bupati, karena pimpinan kami bupati Musi Rawas uUara,” ucapnya
Ia mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Aan Rihardi selaku pimpinan aksi dan masyarakat, tapi pemerintah daerah akan ikut besama menyelesaikan namun sebagai pemerintah harus netral.
“Kami menyatakan menyesali tidak ada niat baik dari pihak perusahaan untuk menyelesaikan masalah ini. Sedangkan masyarakat ingin diajak musyawarah,” jelasnya
Tidak ada pihak pemerintah setempat baik dari kepala desa atau camat hadir dan ikut serta untuk meyelesaikan masalah tersebut.
Sedangkan Kaban Kesbangpol Hj Herawati mengatakan walaupun dalam kondisi puasa dan cuaca panas mereka tetap harus membantu menyelesaikan permasalahan konflik lahan masyarakat dengan pihak perusahaan.
“Kita berharap masyarakat bisa menahan diri dan pihak perusahaan aktif sehingga segera terselesaikan dengan baik,” ungkapnya.
Tindakan yang dilakukan pihak perusahaan seharusnya diadakan duduk bersama dengan masyarakat sehingga menemukan titik solusinya. “Masyarakat sekarang mengancam akan demo kembali karena belum menemukan solusinya,” katanya.
Sementara Aan Rihardi pimpinan aksi mengaku akan meminta izin kepada pemerintah daerah untuk melanjutkan aksi lebih besar lagi. Karena upaya mereka kemarin belemu menemukan titik penyelesaian, bahkan pemerintah saja dikecilkan.
“Kami akan membuat surat izin ke pihak bupati, dandim, polsek, polres, untuk aksi lebih besar lagi,” ancamnya dengan nada kesal sebab diduga tidak ada etikat baik dari pihak perusahaan.
Ditempat yang sama, Nubi salah satu masyarakat mengaku mendengar apa yang dikatakan wali manager perusahaan tersebut. Bahwa pembubaran atau pembukaan pemortalan itu mendapatkan perintah dati Kapolres Musi rawas.
“Wali manager PT BSL mengatakan dirinya dapat perintah dari kapolres tidak ada aksi memportalkan jalan,” pungkasnya.*AgusKristianto