Aturan 1 NIK 3 Kartu Perdana, Puluhan Pemilik Outlet Kartu Selular Demo Kantor DPRD

oleh

Lubuklinggau, JS – Puluhan pemilik outlet kartu selular prabayar melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kota Lubuklinggau, dengan membawa puluhan spanduk bertuliskan pernyataaan sikap dari Paguyuban Outlet Selullar Lubuklinggau, Senin (02/04/18) sekira pukul 10.00 WIB.

Adapun 5 (Lima) pernyataan sikap mereka di antaranya, mendukung regestrasi kartu prabayar secara valid sesuai identitas, menolak pembatasan satu NIK untuk tiga kartu perdana, pemerintah yakni Kemenkominfo telah membohongi outlet seluler, menuntut Kemenkominfo bertanggung jawab menjamin keamanan data pribadi masyarakat, dan memohon kepada presiden agar turun tangan menyelesaikan, demi keberlangsungan selaku UMKM yang jadi sumber penghidupan lima juta masyarakat Indonesia.

Koordinator aksi, Jhonni Efriandi menyatakan keberatan atas aturan registrasi kartu selular dengan pembatasan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk tiga kartu, sejak aturan pembatasan 1 NIK 3 kartu perdana, hampir seluruh outlet kartu perdana merugi, karena konsumen menilai registrasi dengan membawa KTP dan NIK sesuatu yang rumit.

“Pada dasarnya kami mendukung program registrasi kartu secara valid, namun aturan pembatasan 1 NIK 3 kartu perdana itu perlahan membunuh usaha kami, di Kota Lubuklinggau itu ada 800 Outlet yang hidup,”ucap Jhonni Efriandi disaat orasi.

Lebih lanjut, Jhonni Efriandi mewakili perwakilan outlet kartu perdana di wilayah Kota Lubuklinggau berharap DPRD Kota Lubuklinggau bisa mendukung mereka untuk menolak pembatasan registrasi 1 NIK untuk 3 kartu perdana. Jhonni meminta Kemenkominfo bisa melakukan evaluasi dan mencabut aturan tersebut agar usaha outlet perdana bisa tetap hidup.

Terpisah Bendi, salah satu Pemilik Outlet mengaku semenjak ada aturan 1 NIK 3 kartu perdana, penghasilannya menurun drastis hingga 50 %.

“Saya berharap DPRD Kota Lubuklinggau dapat menindak lanjuti aspirasi kami sebagai rakyat indonesia yang menuntut untuk mendapatkan rasa kemanusian yang adil dan keadilan sosial,”katanya.

Sementara itu, Yenny Anggota Dewan partai PPP mewakili Anggota Dewan mengungkapkan dirinya akan melaporkan pernyataaan sikap dari Paguyuban Outlet Selullar Lubuklinggau kepada atasannya yakni Ketua DPRD Kota Lubuklinggau.

“Pernyataan sikap ini akan saya laporkan dulu kepada atasan,agar bisa ditindaklanjuti,”ungkapnya.*Pgt/Akew

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *