#Dalam Pendampingan Pengisian LHKASN
MUSI RAWAS,JS – LAPORAN Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) adalah proses pelaporan harta kekayaan pejabat publik yang dapat dilakukan secara online, laporan tersebut merupakan laporan ASN kepada lembaga anti rasuah, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam menjalankan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura), melalui Inspektorat, mengeluarkan surat tugas untuk melakukan pendampingan pengisian LHKASN di lingkungan Pemkab Mura.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Kebijakan Publik, Syapran Suparno, mengungkapkan bahwa pelaporan kekayaan pejabat negara itu diserahkan kepada KPK dan bisa dilakukan secara online.
“Seharusnya laporan tersebut sudah selesai Oktober 2020 lalu yang dilakukan secara online, karena ini menjelang Pilkada, maka tidak menutup kemungkinan untuk kepentingan kepentingan Pilkada oleh pihak petahana,” ujar Syapran, Rabu (2/12).
Dikatakan Syapran, ranah kerja Inspektorat menyangkut kinerja ASN dalam melaksanakan tugas, apakah sudah sesuai atau tidak dengan tugas setiap jabatan? Inspektorat itu bukan lembaga penegak hukum.
Syapran juga menilai, sebaiknya Inspektorat fokus pada kinerja para pejabat maupun ASN agar tidak melibatkan diri didalam Pilkada.
“Inspektorat sudah bekerja melampaui tupoksi utama mereka dan preseden tidak baik bagi pendidikan politik masyarakat. Bila kemudian hari didapati bukti bahwa kegiatan ini hanya untuk kepentingan politik, maka kepala Inspektorat dan seluruh yang terlibat dapat diadukan ke Komisi ASN karena sudah ada UU Nomor 5 thn 2014 tentang ASN yang mengaturnya,” jelasnya.
Untuk itu, Syapran menyarankan kepada para ASN yang melakukannya untuk tidak mempedulikan bila pada kegiatan tersebut ada pesan politik atau upaya intimidasi untuk mengarahkan kepada Paslon tertentu.
“Karena hari ini semua mata memperhatikan, saya melihat kejanggalan indikasi surat tugas itu dilaksanakan menjelang Pilkada, padahal semua harus selesai di bulan oktober lalu,”tandasnya.(*)
