LAHAT, JS – Aksi demonstrasi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Kikim Area (KMKA) di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat diwarnai perdebatan. Pasalnya, tanggapan dari Pemkab Lahat dinilai tidak memuaskan.
Pantauan Awak Media, setelah melakulan orasi, KMKA terlibat diskusi dengan Pemkab Lahat, yang diwakili diantaranya Asisten III Setda, Iskandar, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Fauzan Choiri Denin, dan Camat Kikim Timur, Pebroni.
Perdebatan pun terjadi saat Pebroni menegaskan, bahwa alokasi seluruh Dana Desa (DD) di Kecamatan Kikim Timur semuanya telah melalui Musyawarah Desa (Musdes), dimana dirinya turut hadir.
“Saya sendiri hadir dalam Musdes. Jadi, tidak benar jika alokasi Dana Desa tidak melalui Musdes,” sampai Pebroni.
Argumen Pebroni pun segera dipatahkan Ketua KMKA, Sumdan, seraya mempertanyakan keabsahan Musdes yang dimaksud Camat Kikim Timur tersebut. Sebab, menurutnya, Musdes yang ada tidak dilaksanakan secara partisipatif dimana tidak melibatkan seluruh unsur masyarakat.
“Musdes yang mana? Dasar hukumnya apa? Kami punya bukti videonya, Pak !,” cecar Sumdan.
Aksi demonstrasi diakhiri dengan pembakaran sejumlah kertas berisikan tuntutan di halaman Kantor Pemkab Lahat, sebagai bentuk protes atas ketidakpuasan mereka atas tanggapan dari pihak terkait.
“Kedepan jika tuntutan kami tidak juga ditanggapi, maka kami akan menempuh jalur hukum,” tandas pria berambut gondrong ini.
Untuk diketahui, aksi demonstrasi KMKA ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya. Setidaknya ada dua poin tuntutan mereka. Pertama, meminta agar Bupati dan DPRD Lahat menindak tegas Kepala Dinas dan Badan yang lalai akan tupoksinya. Kedua, kembalikan fungsi Dana Desa (DD) untuk meningkatkan kesejahteraan dan meratakan pembangunan desa, bukan untuk memperkaya diri pribadi dan kelompok tertentu. (Admin)