SEKAYU, JS – Rapat Paripurna Masa Persidangan III Rapat Ke-27 Dalam Rangka Jawaban /Tanggapan Bupati Musi Banyuasin (Muba) atas Pemandangan Umum Fraksi–fraksi DPRD Kabupaten Muba terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Muba Tahun 2020, disampaikan Bupati Muba pada Selasa (27/8/2019), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Muba.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muba Edi Haryanto SH, dan dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Muba, Abusari SH MSi serta Anggota DPRD Kabupaten Muba, dan turut dihadiri Wakil Bupati Muba Beni Hernedi, Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten dan Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Muba.
Setelah pembacaan jumlah anggota yang hadir Edi selaku Pimpinan Rapat langsung mempersilahkan Bupati Muba membacakan Pidato Jawaban Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Muba tahun 2020.
Dalam pidatonya, Bupati Muba, H Dodi Reza Alex Noerdin memberikan penjelasan terkait pertanyaan, saran dan masukan dari Fraksi-fraksi DPRD yang telah disampaikan pada rapat paripurna kemarin.
Menanggapi Pemandangan Umum dari fraksi PAN yang disampaikan Tapriansyah SE, Dodi mengatakan bahwa mengenai anggaran pendapatan pada RAPBD tahun 2020, untuk PAD pada tahun 2020 naik sebesar 10% dari tahun sebelumnya. Kemudian Dana perimbangan tahun anggaran 2020 turun 9% dari tahun sebelumnya dikarenakan prognosa DAK belum terakomodir dalam RAPBD induk tahun anggaran 2020 karena Peraturan Presiden yang mengatur DAK belum terbit. Dan untuk pendapatan daerah yang sah tahun anggaran 2020 turun sebesar 63% dari tahun sebelumnya, dikarnakan belum mengakomodir bantuan keuangan provinsi, dana insentif daerah dan dana desa, disebabkan Peraturan Presiden dan SK Gubernur belum terbit.
“Terkait pemberian reward dan punishment kepada Organisasi Perangkat Daerah yang berhasil mendapatkan program Pemerintah Pusat untuk dikucurkan di Kabupaten Muba akan menjadi perhatian kami kedepan. Kami terus melakukan evaluasi kinerja OPD secara berkala untuk menilai capaian kinerja OPD, terhadap saran dan masukan kami ucapkan terima kasih, “sampainya.
Kemudian Pemandangan Umum kedua yaitu dari Fraksi PDIP, menanggapi pandangan tersebut Dodi mengatakan terhadap penataan birokrasi guna menciptakan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien dimulai dari menata manajemen ASN, analisis jabatan hingga penataan anggaran belanja untuk memastikan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Langkah kedepan dalam mencapai revolusi mental terhadap perilaku ASN akan kita perbaiki secara bertahap, dan kita selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat demi menjamin terwujudnya pelayanan prima, “ujar Dodi.
Selanjutnya menanggapi Pemandangan Umum dari Fraksi PKS, Dodi menyampaikan kedepan PAD terus meningkat dari tahun ketahun, dan penggunaan dana perimbangan lain-lain/ pendapaan daerah yang sah memang diperuntukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Muba baik pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lainnya.
“Untuk saran pembangunan RSUD Pratama di Kecamatan Lalan diperlukan study kelayakan terlebih dahulu, dan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat disana, status Puskesmas Rawat Jalan menjadi Puskesmas Rawat Inap. Dimana pada tahun 2019 Puskesmas Bandar Agung telah dibangun rawat inap dan Puskesmas Karya Mukti tahun anggaran 2020 diusulkan melalui DAK untuk bangun rawat inap, “bebernya.
