MUSI RAWAS, JS – Disinyalir Adanya ketidaktransparanan Anggaran di tubuh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, membuat sejumlah Panwascam angkat bicara.
Salah satu Anggota Panwascam yang minta namanya dirahasiakan, menuturkan bahwa pihaknya saat ini mempertanyakan transparansi Anggaran terhadap Bawaslu Kabupaten Musi Rawas.
“Kalau bicara masalah gaji honor, dana SPPD, dana operasional sewa gedung, itu sudah disalurkan dan sudah kita terima sebelum hari H Pileg dan Pilpres kemarin. Namun, sejak Pilgub sampai Pilpres banyak kegiatan yang kita lakukan tidak tahu ada tidaknya Anggaran operasionalnya dan berapa besarannya,”jelasnya kepada awak media Jurnal Silampari.com, Senin (19/8/2019).
Bahkan,lanjut dia,pihaknya sering tidak dilibatkan dalam hal penandatanganan SPJ kegiatan.
“Sebagai contoh, saat kita kunjungan ke Desa-desa, yang seharusnya kita yang meminta tanda tangan Kadesnya . Namun, dari pihak Kasek Bendahara Kecamatan beralasan guna mempermudah biarlah mereka sehingga di SPJ sudah ditandatangani,”bebernya
Oleh karena itu, pihaknya mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan segera meng-Audit keuangan di Bawaslu Kabupaten Musi Rawas.
“Kami mendesak BPK RI segera lakukan Audit agar semuanya jelas,”pintanya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas, Oktureni Sandra Kirana saat dikonfirmasi terkait masalah tersebut menyampaikan bahwa agar mengklarifikasi dengan Korsek (Koordinator/Kepala Kesekretariatan*red) sebagai KPAnya.
“Karena menurut Korsek semua sudah disalurkan,”tegasnya, melalui WhatsApp pribadinya.
Terpisah, Insainul Arifin selaku Kepala Kesekretariatan (Kasek) Bawaslu Kabupaten Musi Rawas melalui pesan WhatsAppmenyampaikan bahwa pihaknya tidak ada menahan sedikitpun dana baik operasional Panwascam apalagi honor.
“Semua ada tanda terima di BPP. Apa dan seberapapun yang kami terima dari Provinsi untuk Panwascam semua kami sampaikan. Saya kira itu penjelasannya mas terima kasih,”timpalnya.
Lebih lanjut dirinya menambahkan bahwa pihaknya siap di Audit oleh BPK.
“Boleh saja asal ada rekomendasi dari KPA, dan bahkan dalam bulan depan ini, kami se-Sumsel akan di Audit BPK mas,”pungkasnya.*Reki Alpiko.